Sinergi Kemenkes, KKI, dan KBRI Beijing: Akselerasi Pemetaan Kompetensi Dokter Lulusan Tiongkok Guna Atasi Kekurangan Tenaga Medis
JAKARTA (27/07/2026) – Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) menerima Audiensi dan Koordinasi terkait Pemetaan Kompetensi Pendidikan Dokter Indonesia yang Menempuh Pendidikan di Tiongkok. Pertemuan berlangsung di Auditorium Elang Gedung KKI pada Senin (27/07). Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna menjamin mutu lulusan pendidikan kedokteran Indonesia dari Tiongkok.
Dalam sambutannya, Ketua KKI menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa kekurangan 98.814 dokter umum, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan dokter umum saat ini baru mencapai angka sekitar 126.357 orang dari total kebutuhan nasional sebanyak 225.171 orang. Oleh karena itu, besarnya peluang dan kebutuhan ini diharapkan dapat diisi oleh putra-putri Indonesia lulusan luar negeri yang kembali mengabdi ke tanah air.
Menteri Kesehatan memberikan arahan strategis, menegaskan pentingnya memanfaatkan lulusan luar negeri untuk menambal kekurangan tenaga medis spesialis di Indonesia.
"Kita menyadari bahwa fasilitas pendidikan kita tidak cukup kalau kita ingin memenuhi dokter-dokter spesialis yang kita butuhkan. Jadi, kita harus memakai fasilitas pendidikan yang ada di luar negeri yang kapasitasnya besar. Salah satunya adalah Tiongkok," ujar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes Budi menekankan bahwa memfasilitasi kepulangan para diaspora kesehatan adalah prioritas utama.
"Tujuan kita tetap mencapai nomor satu: melakukan proses adaptasi sebaik mungkin agar dokter-dokter lulusan Tiongkok tetap bisa masuk," tambahnya.
Menyadari adanya perbedaan kurikulum, Menkes menegaskan komitmennya untuk membuat regulasi yang bisa mengakomodasi keahlian spesifik lulusan luar negeri.
"Semangat kita adalah membuka jalur spesialis ini seluas mungkin agar lebih setara dengan standar kompetensi di luar negeri, tentunya dengan penyesuaian yang proporsional," tegas Menkes.
Dukungan penuh juga disuarakan oleh perwakilan negara akreditasi. Wakil Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, dr. Irene, M.Han, menegaskan komitmennya untuk mengawal langkah pemerintah pusat.
"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran proses ini mulai dari pendataan, fasilitasi hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan," tutur dr. Irene.
Lebih lanjut, dr. Irene menyampaikan pandangan positif dari diaspora dengan menyatakan, "Konsil Kedokteran yang berada di Tiongkok menyambut baik kebijakan evaluasi kompetensi dan program adaptasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan." Sebagai penutup, pihak KBRI menyampaikan harapan besarnya. "Kami berharap mekanisme pelaksanaan uji kompetensi sebagai gerbang program adaptasi ini dapat diselenggarakan secara konsisten," tutupnya.
PERLUNI Tiongkok, sebagai organisasi yang mewadahi mahasiswa dan diaspora kesehatan Indonesia di Tiongkok, juga siap menjadi mitra strategis. Melalui sinergi yang terbangun antara Kemenkes, KKI, Kolegium Dokter, KBRI, dan PERLUNI, diharapkan proses pemetaan kompetensi dan adaptasi lulusan luar negeri dapat berjalan dengan transparan, objektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan masyarakat Indonesia.
Audiensi ini dihadiri antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua KKI drg. Arianti Anaya, MKM, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, dr. Irene, M.Han, Ketua Kolegium Dokter dr. Efmansyah Iken Lubis, serta Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia (PERLUNI) Tiongkok, Muhammad Muflih Naufal Kamil.
